Tata Tertib Pemilihan

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

 

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat.

 

Pasal 3

Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam:

  1. Muktamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.
  3. Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.
  4. Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

 

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

 

Pasal 4

Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang bertugas secara penuh untuk melakukan proses pemilihan ketua umum dan formatur.

 

Pasal 5

Panlih dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama pimpinan di bawahnya melalui rapat pleno pimpinan.

 

Pasal 6

Anggota panlih, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

 

Pasal 7

Setiap kader ikatan yang menjadi panlih tidak dapat dicalonkan sebagai ketua umum dan formatur.

 

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan adalah:

  1. Menyampaikan formulir pencalonan ketua umum dan anggota formatur kepada pimpinan masing-masing tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.
  2. Menerima usulan calon ketua umum dan anggota formatur.
  3. Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  4. Mengumumkan nama-nama calon ketua umum dan anggota formatur.
  5. Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan terbentuknya tim formatur.
  6. Menetapkan dan mengumumkan seluruh hasil pemilihan kepada peserta musyawarah sebelum permusyawaratan ditutup.
  7. Menyerahkan hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

 

Pasal 9

Tugas panlih dinyatakan selesai setelah menyerahkan berkas hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

 

BAB III

SYARAT-SYARAT KETUA UMUM DAN FORMATUR

 

Pasal 10

Syarat Umum

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:

  1. Setia kepada azas, tujuan, perjuangan Ikatan dan persyarikatan;
  2. Taat kepada garis kebijakan pimpinan Ikatan dan persyarikatan
  3. Mampu membaca Al-qur’an secara tartil;
  4. Dapat menjadi teladan utama dalam organisasi, terutama akhlak dan ibadah;
  5. Berpengalaman menjadi pimpinan Ikatan setingkat di bawahnya, kecuali Pimpinan Komisariat.
  6. Bersedia berdomisili di tempat kedudukan sekretariat, jika terpilih menjadi pimpinan.
  7. Tidak merangkap dengan pimpinan partai politik dan organisasi mahasiswa ekstra lainnya.
  8. Membuat surat kesediaan untuk tidak dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon legislatif

 

Pasal 11

Syarat Khusus Formatur Syarat khusus Dewan Pimpinan Pusat:

  1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  2. Telah lulus Darul Arqam Paripurna
  3. Usia maksimal 30 tahun.

 

Syarat khusus Dewan Pimpinan Daerah:

  1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. Telah lulus Darul Arqam Madya
  3. Usia maksimal 28 tahun atau masih aktif kuliah di perguruan tinggi.

 

Syarat khusus Pimpinan Cabang :

  1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  2. Telah lulus Darul Arqam Madya
  3. Usia maksimal 26 tahun atau masih aktif kuliah di perguruan tinggi.

 

Syarat khusus Pimpinan Komisariat:

  1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  2. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Dasar.

 

Pasal 12

Syarat Khusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

  1. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Paripurna;
  2. Usia maksimal 30 tahun;
  3. Pendidikan minimal pasca sarjana atau sedang menempuh pasca sarjana;
  4. Mampu membaca Al-Qur’an dengan tartil;
  5. Pernah menulis artikel di media massa nasional atau lokal.

 

Dewan Pimpinan Daerah

  1. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Madya;
  2. Usia maksimal 28 tahun atau 2 (dua) tahun setelah S-1.

 

Pimpinan Cabang

  1. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Madya;
  2. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi;
  3. Usia maksimal 26 tahun.

 

Pimpinan Komisariat

  1. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Dasar;
  2. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi;
  3. Usia maksimal 24 tahun.

 

BAB IV

PENCALONAN

 

Pasal 13

Pencalonan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

  1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
  2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
  3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut di sampaikan secara tertulis kepada panlih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
  5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Muktamar.
  6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Dewan Pimpinan Daerah

  1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan 1 orang calon, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
  2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan 1 orang calon yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
  3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut di sampaikan secara tertulis kepada panlih selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
  5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Musyda.
  6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Pimpinan Cabang

  1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
  2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
  3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Komisariat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut di sampaikan secara tertulis kepada panlih selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
  5. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Musycab
  6. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Pimpinan Komisariat

  1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
  2. Pimpinan komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
  3. Berkas pencalonan disampaikan oleh panlih kepada anggota komisariat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musykom.
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.
  5. Jika calon Ketua Umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Pasal 14

Pencalonan Formatur Dewan Pimpinan Pusat

  1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
  2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
  3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
  4. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Muktamar.
  5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari delapan orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Dewan Pimpinan Daerah

  1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
  2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
  3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.
  5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari delapan orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Pimpinan Cabang

  1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
  2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
  3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada Pimpinan Komisariat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang selambat-lambatnya 3 (hari) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Cabang.
  5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari delapan orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan.

 

Pimpinan Komisariat

  1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
  2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
  3. Berkas pencalonan disampaikan oleh panlih kepada anggota komisariat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musykom.
  4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.
  5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari delapan orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang hingga menjelang proses pemilihan

 

BAB V

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 15

Pemilihan dilakukan melalui :

  1. Pemilihan berlangsung satu putaran apabila terdapat calon ketua umum yang mendapat suara 50 % (lima puluh persen) tambah satu dari suara sah.
  2. Apabila tidak ada yang mendapatkan suara 50 % (lima puluh persen) tambah satu dari suara sah, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua dengan memilih dua calon yang memiliki suara terbanyak bersamaan dengan pemilihan delapan orang formatur.
  3. Jika pada putaran kedua tidak mendapatkan selisih suara maka pemungutan suara dilaksanakan maksimal dua kali pemilihan ulang.
  4. Dan jika tidak juga terdapat selisih suara, maka dilakukan musyawarah formatur terpilih ditambah ketua umum demisioner.

 

Pasal 16

Setiap tahapan dilakukan secara berurutan.

 

Pasal 17

Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

 

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 18

Pemilihan Ketua Umum

  1. Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh panitia pemilihan melalui sidang tanwir (untuk Dewan Pimpinan Pusat)
  2. Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib menyampaikan konsep dan visi kepemimpinan melalui forum debat kandidat.
  3. Calon Ketua Umum yang masuk putaran kedua tidak diperkenankan mengundurkan diri.
  4. Apabila terdapat calon Ketua Umum kurang dari tiga orang, maka pemilihan dilakukan satu putaran.
  5. Jika calon ketua umum yang dinyatakan sah hanya satu orang, maka dinyatakan sebagai ketua umum terpilih.

 

Pasal 19

Pemilihan Anggota Formatur

  1. Setiap peserta berhak memilih 8 (delapan) nama calon anggota formatur dan jika peserta memilih nama calon anggota formatur kurang atau lebih dari 8 (delapan) maka suara dinyatakan tidak sah.
  2. Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 8, dinyatakan sah sebagai anggota formatur terpilih.
  3. Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

 

Pasal 20

Tugas Ketua Umum dan Formatur Terpilih Ketua Umum dan Formatur terpilih menyenggarakan sidang formatur untuk:

  1. Menyusun komposisi formatur (sekretaris dan anggota).
  2. Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk selambat-lambatnya sebelum acara penutupan musyawarah.
  3. Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka penentuan personalia pimpinan secara lengkap paling lambat 30 hari setelah selesai musyawarah untuk Dewan Pimpinan Pusat, 21 hari untuk Dewan Pimpinan Daerah, 14 hari untuk Pimpinan Cabang dan 7 hari Pimpinan Komisariat.
  4. Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan calon formatur.

 

Pasal 21

Hasil sidang Formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.

 

Pasal 22

Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan AD/ART IMM.

 

Pasal 23

Tata tertib pemilihan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pengganti tata tertib pemilihan sebelumnya.

 

Ditetapkan di                          : Jakarta

Tanggal                                   : 21 Juni 2010 M

Bertepatan dengan tanggal     : 8 Rajab 1431 H

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s